Bukan Sekadar Unggah Konten, Admin Medsos Didorong Baca Isu Publik

Bukan Sekadar Unggah Konten, Admin Medsos Didorong Baca Isu Publik

menaranews.my.id — Admin media sosial pemerintah didorong tidak hanya berperan sebagai pengelola konten, tetapi juga mampu membaca dinamika dan mendeteksi isu yang berkembang di tengah masyarakat. Penguatan peran tersebut menjadi salah satu fokus Webinar PKP Talk #1 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Kamis (27/8/2026).

Webinar bertajuk “SMART ISU dan Media Monitoring Berita Daerah” tersebut mengusung tema “Pantau Isu, Baca Opini: Peran Media Monitoring untuk Komunikasi Pemerintah yang Responsif.” Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom dan diikuti admin media sosial organisasi perangkat daerah (OPD) serta kecamatan se-Kabupaten OKI hingga peserta dari luar daerah.

Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo OKI mendorong aparatur memperkuat kemampuan memantau percakapan publik, mengenali isu, memverifikasi informasi, serta menyiapkan respons pemerintah yang cepat dan berbasis fakta.

Ketua Bidang Organisasi PWI OKI Syakbanudin mengatakan, admin media sosial pemerintah memiliki peran strategis dalam membaca kondisi masyarakat.

Menurut dia, admin bukan sekadar bertugas mengunggah informasi, tetapi juga menjadi mata, telinga, sekaligus jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

“Admin media sosial pemerintah harus menjadi mata untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat, telinga untuk mendengar keluhan dan aspirasi warga, serta jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah,” ujar Syakbanudin.

Ia mengatakan, komentar di media sosial, unggahan warga, pemberitaan media, hingga informasi yang beredar melalui WhatsApp dapat menjadi sinyal awal munculnya sebuah isu.

Karena itu, admin perlu melakukan verifikasi sebelum memberikan respons, terutama ketika menghadapi komentar negatif atau informasi yang tengah viral.

“Jangan langsung membantah ketika menemukan komentar negatif atau informasi yang viral. Gunakan prinsip jurnalistik 5W+1H, kemudian lihat, cek, konfirmasi, respons, dan monitor kembali perkembangan isu tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik (PKP) Diskominfo OKI Naintina Septi Sari Dewi mengatakan, derasnya arus informasi digital membuat pemerintah membutuhkan sistem monitoring yang lebih terintegrasi.

Monitoring secara manual, kata dia, memiliki sejumlah kendala, mulai dari data yang tersebar, proses analisis yang membutuhkan waktu, hingga potensi terlewatnya informasi penting.

“SMART ISU hadir untuk mengubah pola monitoring isu dari yang sebelumnya manual menjadi sistem yang terintegrasi, real-time, dan berbasis data. Informasi dikumpulkan, dianalisis, kemudian menjadi dasar rekomendasi komunikasi pemerintah,” ujar Naintina.

Ia menjelaskan, SMART ISU bekerja melalui tahapan monitoring, analisis, rekomendasi, respons, hingga evaluasi. Sistem tersebut memanfaatkan berbagai sumber digital dan kata kunci untuk menghimpun informasi, kemudian mengolahnya melalui analisis sentimen dan isu.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memetakan isu yang berkembang, memahami sentimen publik, serta menentukan isu yang perlu menjadi prioritas.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar mengetahui apa yang sedang ramai, tetapi memahami sentimen publik, menemukan isu prioritas, dan menghasilkan rekomendasi respons yang tepat. Dengan begitu, komunikasi pemerintah bisa lebih cepat, akurat, dan terarah,” katanya.

Kepala Diskominfo OKI Adi Yanto mengatakan, penguatan media monitoring merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi publik pemerintah yang lebih responsif di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurut dia, kemampuan merespons isu tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan. Respons pemerintah harus didukung data yang akurat dan koordinasi lintas perangkat daerah.

“Kita tidak cukup hanya cepat merespons. Respons pemerintah harus berdasarkan data, fakta, dan koordinasi yang baik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Adi.

Melalui webinar tersebut, Diskominfo OKI mendorong admin media sosial OPD dan kecamatan menjadi bagian dari sistem deteksi dini isu publik. Kolaborasi antar-OPD diharapkan dapat memperkuat penggunaan data dan menyelaraskan narasi komunikasi pemerintah.

Dengan demikian, admin media sosial tidak berhenti pada aktivitas produksi dan distribusi konten, tetapi turut berperan membaca kebutuhan masyarakat dan memberikan sinyal awal bagi pemerintah dalam menentukan langkah komunikasi.

“Dari viral menjadi faktual, dari keluhan menjadi solusi. Satu data, satu narasi, komunikasi publik yang cerdas dan responsif.”